Gunakan KTP Orang Meninggal, Pejabat Desa di Bogor Gelapkan Dana Bansos

Darrel - 16/02/2021
Gunakan KTP Orang Meninggal, Pejabat Desa di Bogor Gelapkan Dana Bansos
 - (Darrel)
Penulis
|
Editor

Darrel.id – Polres Bogor meringkus LH (32) salah satu pejabat Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor pada Senin (15/2). Pelaku menduplikasi nama-nama penerima bantuan di antaranya KTP orang meninggal untuk mencairkan dana bantuan sosial (bansos).

Bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Sosial (Kemsos) sebesar Rp 600.000 yang diberikan tiga kali dalam kurun waktu 3 bulan.

Kapolres Bogor AKBP Harun menjelaskan, pelaku merupakan LH yang bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Modus yang digunakan pelaku, dengan menyalin dan menduplikat nama-nama masyarakat, penerima bansos penanganan Covid-19 dari Kemsos.

“Penerima bansos di Desa Cipinang itu ada 855 warga. Pelaku ini melakukan duplikasi data sebanyak 30 orang yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan lantaran meninggal, pindah atau ganda. Jadi yang 30 orang dana itu tetap dicairkan pelaku,” katanya

Untuk melakukan pencairan 30 data fiktif tersebut, LH mempekerjakan 15 orang joki pencairan bansos. Dengan tugas melakukan pencairan bansos, di Kantor Pos Cicangkal, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, dengan upah Rp 250.000 per orang.

“Karena ada 30 data fiktif, pelaku menyewa 15 joki untuk pencairan bansos. Jadi satu orang, tugasnya melakukan 2 kali pencairan, dengan upah sekali pencairan Rp 250.000 ,” ujarnya.

Atas 30 data fiktif tersebut, pelaku berhasil mendapatkan keuntungan Rp 54 juta. Yang kemudian uang tersebut disetorkan kepada Sekretaris Desa Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, yang sampai saat ini statusnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

“Kami sedang melakukan pengejaran kepada Sekretaris Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin ini. Karena berdasarkan keterangan pelaku, uang Rp 54 juta dari 30 data bansos fiktif ini diberikan kepadanya,” ujarnya

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Handreas Adrian mengatakan, berdasarkan keterangan pelaku, apa yang dilakukannya merupakan inisiatifnya sendiri, tanpa ada dorongan dari pihak-pihak terkait.

Baca Juga :  Dinilai Sukses, Program Kartu Prakerja Dipastikan Berlanjut di 2021

Meski begitu pihaknya masih terus melakukan pendalaman, terkait siapa-siapa saja yang diperkirakan terlibat dalam kasus ini. “Sejauh ini kami sudah memeriksa 58 saksi terkait kasus ini. Termasuk 15 orang joki pencairan bansos,” ujarnya.

Maka dari itu, pihak kepolisian masih menetap 15 joki pencairan bansos tersebut sebagai saksi. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan, jika terdapat bukti-bukti baru yang menguatkan, bakal ada tersangka baru dalam kasus ini

Atas tindakannya itu, pelaku dikenakan Pasal 43 ayat 1 UU 13/2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 500 juta. (bs)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X