Sengketa Lahan Masyarakat dan PT LNK Objek belum jelas, warga dipenjarakan

Darrel - 21/01/2021
Sengketa Lahan Masyarakat dan PT LNK Objek belum jelas, warga dipenjarakan
 - (Darrel)
Penulis
|
Editor

Langkat, Darrei.id – Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali menggelar sidang sengketa hak kepemilikan lahan seluas 2000 meter persegi antar Hormat Sukatendel PA dan PT Langkat Nusantara Kepong (LNK). Dalam sidang yang beragendakan memintak keterangan saksi-saksi di ruang Candra, Selasa (19/1/2021) sore.

Terdapat beberapa keganjilan, antara lain mengenai alas hak yang disengketakan belum jelas kepemilikannya. Namun sayangnya, Hormat Sukatendel warga Dusun Gotong Royong, Desa Kutam Baru, Kecamatan Kutam Baru, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan dipenjarakan lebih kurang dua bulan lebih oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

 

Objek tanah sama, namun titik koordinat bisa berbeda ?

Dimana, dalam persidangan kedua belah pihak antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penasehat Hukum terdakwa, masing-masing memegang data berupa peta titik kordinat tanah yang disengketakan seluas 4,5 hektar.

Ironisnya data atau titik kordinat pada masing masing peta yang dipegang kedua belah pihak berlainan letaknya (objek tanah sama namun titik kordinat berbeda).

Melihat itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Langkat Reinhard Harve SH, pada persidangan tersebut menghadirkan saksi ahli dari badan pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Langkat E. Purba, selaku bidang pengukuran dan penetapan titik kordinat.

 

BPN Langkat klaim tanah yang disengketakan masuk dalam HGU

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh E Purba selaku saksi ahli dalam persidangan, awalnya ada permohonan surat dari pihak Polres Langkat. Surat itu berisikan agar menentukan atau pengambilan titik kordinat atas sebidang tanah di Desa Perkebunan Marike, Kecamatan Kutam Baru, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berkisar bulan Juli 2019.

Titik kordinat dilakukan untuk menentukan lokasi mana saja yang masuk dalam hak guna usaha (HGU) perkebunan. “Ada sebanyak 5 titik kordinat yang diambil pada saat itu,” kata E Purba, saksi ahli dari BPN dalam persidangan.

Baca Juga :  Warga di Langkat diduga Menjadi Kriminalisasi Hukum

Setelah dilakukan pengecekan serta pemeriksaan lebih lanjut dikantor BPN Langkat. Kelima kordinat diakui dia masih masuk dalam HGU. “Dengan kata lain, sebidang tanah yang dikelola terdakwa Hormat, masih termasuk dalam HGU perkebunan,” jelasnya.

 

Cuma terdakwa yang ditahan, lahan 4,5 hektar dikuasai oleh lebih dari satu orang

Anehnya, dari keterangan saksi ahli BPN Langkat, yang memegang peta (titik koordinat) berbanding terbalik dengan bukti peta (titik koordinat) yang dipegang oleh kuasa hukum terdakwa. Padahal pada tanggal 17 dan 18 Juli 2019 lalu. Baik BPN Provinsi dan BPN Langkat serta Kades juga Kamat Salapian, sudah ke lokasi guna melakukan pengukuran.

Nyatanya, saat diukur objek tanah yang disengketakan seluas 4,5 hektar diantaranya 2000 meter persegi yang dikuasai terdakwa diluar HGU. “Aneh, ketika dibandingkan dengan peta atau data yang sama-sama kita turun ke lokasi. Saksi ahli malah mengatakan tidak tahu kalau peta itu bisa berubah dan dia malah mengatakan peta yang dipegang itu datanya dari mana?,” terangnya.

Kalaupun memang lahan yang dikuasai terdakwa Hormat Sukatendel, bermasalah?. Kenapa hanya dia saja yang dihukum sementara yang menguasai lahan seluas 4,5 hektar itu ada orang lain juga? “Nah, inikan keganjilan, sementara yang menguasai lahan 4,5 hektar itu bukan hanya terdakwa saja. Kok yang lain tidak dilaporkan atau ditangkap serta didakwa?,” tanya kuasa hukum.

 

Ada dugaan permainan hukum yang menimpa terdakwa

 

Belum lagi pasal yang dikenakan oleh terdakwa yang divonis oleh JPU yakni pasal 107 dan 111 tentang penyerobotan lahan perkebunan dan penadah. Dari peta pengukuran yang disaksikan BPN Provinsi, BPN Langkat, Camat Salapian dan Kades Kutambaru, bisa dipastikan lahan seluas 4,5 hektar itu diluar HGU.

Baca Juga :  Anak Gajah Sumatera Lahir di Pusat Latihan Satwa Tangkahan Langkat

“Kok dikatakan penyerobotan, mana yang diserobot dan tanaman jagung yang ditanam terdakwa menggunakan modal dia. Kok katanya dia sebagai penadah. Terdakwa yang nanam, dia juga yang punya modal, dia juga yang panen dan itu lahan dia. Jadi dimana salahnya,” tanya Pramudia Tarigan SH.

Oleh karena itu, dirinyapun menduga ada yang tidak beres dalam dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa. Kemungkinan ada faktor X antar pihak JPU dan BPN Langkat serta LNK. “Saya tidak berani menduga-duga, tapi ini fakta dipersidangan yang penuh tanda tanya,” tegas dia. (prb)

 

Tinggalkan Komentar

Close Ads X